ICA: Mengarusutamakan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Jakarta – Salah satu isu yang diangkat dalam perhelatan Climate Week yang diselenggarakan oleh Indonesia Climate Alliance (ICA) beserta mitra adalah kesiapan Delegasi Indonesia untuk perhelatan forum multilateral Konferensi Para Pihak dari Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim ke-21 (21st session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework on Climate Change – COP 21 UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Paris 30 November-11 Desember 2015.

Selama ini ICA berperan aktif dalam diskusi-diskusi bersama para pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyiapkan dan mengukuhkan posisi Indonesia pada COP 21. Hal ini dilakukan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi mandat sebagai salah satu Negara Pihak UNFCCC untuk menyepakati perjanjian berkekuatan hukum (legally-binding agreement - LBA). Upaya tersebut akan menentukan masa depan rejim dalam mengurangi peningkatan temperatur rata-rata global sebesar 2°C.

Untuk COP 21, ICA sepakat mengangkat upaya adaptasi serta menyetarakannya dengan upaya mitigasi iklim yang selama ini menjadi prioritas utama. Untuk mencapai target capaian global, adaptasi yang dilakukan tetaplah disusun sesuai dengan kerangka kontekstual-kewilayahan dimana upaya-upaya yang dilakukan bersifat country-driven, sejalan dengan kondisi di tingkat nasional dan lokal. “Pemerintah daerah juga harus tahu dan terlibat dalam adaptasi perubahan iklim karena hal ini menyangkut banyak aspek yang menjadi kepentingan mereka, mulai dari perubahan waktu cocok tanam hingga waktu melaut,”ungkap Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar pada sesi hari kedua kegiatan Climate Week (7/10).

Kedepan, terciptanya tujuan adaptasi nasional (national goal on adaptation) yang baik dan jitu tentu membutuhkan kajian mendalam di tataran nasional terkait dengan analisis dampak perubahan iklim di taraf nasional berdasarkan masing-masing skenario emisi/peningkatan suhu baik dimana dampak yang dirasakan dapat berupa yang langsung maupun turunan serta kebutuhan atas pendanaan adaptasi, teknologi adaptasi, serta peningkatan kapasitas. Untuk hal ini Rachmat kembali menegaskan, “Upaya adaptasi dan mitigasi iklim yang terkait satu sama lain harus didukung dengan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, transparansi juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendukung akuntabilitas.”

ICA menilai elemen adaptasi seyogyanya menjadi bagian dalam dalam dokumen Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) karena kombinasi dari karakteristik pertumbuhan ekonomi dan geografis menyarankan bahwa Indonesia harus mendudukkan mitigasi dan adaptasi sebagai dua pilar yang setara dalam hal upaya pengendalian perubahan iklim. Keberadaan elemen adaptasi di dalam INDCs Indonesia akan menunjukan kepentingan nasional yang ‘berimbang’ terhadap kedua isu tersebut. Dengan memahami bahwa INDCs merupakan instrumen komunikasi, dan bukan instrumen perencanaan (seperti Rencana Adaptasi Nasional atau National Adaptation Plans - NAPs), maka memasukan elemen adaptasi ke dalam INDCs akan mendorong pengakuan terhadap inisiatif suatu negara, khususnya komitmen dan/atau kontribusi negara berkembang terhadap komunitas global.

Kedepannya ICA berkomitmen untuk terus mengawal isu adaptasi dan mendukung Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk memastikan terpenuhinya kepentingan nasional dalam kesepakatan global. Disamping itu, ICA juga akan berupaya mendukung upaya nasional dalam mempersiapkan diri terhadap segala implikasi dari keberadaan kesepakatan global tersebut.

 

Sekilas tentang Conference of the Parties to the United Nations Framework on Climate Change (COP 21 UNFCCC)

Pembentukan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) berawal dari pertemuan KTT Bumi (Earth Summit) pada tanggal 3 - 14 Juni 1992 di Rio de Jeneiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan 172 negara. Konferensi ini dihadiri 35.000 peserta yang terdiri dari kepala negara, peneliti, LSM, wartawan, akademisi, dan pihak terkait lainnya. UNFCCC sendiri merupakan suatu kerangka kerja spesifik di bawah PBB, dimana dalam operasionalisasinya dibentuklah sekretariat UNFCCC. Otoritas tertinggi UNFCCC dipegang oleh pertemuan anggota yang dilakukan setiap tahunnya yang dikenal dengan nama Conference of Parties (COP) semenjak tahun 1995.

 

Sekilas Tentang Indonesia Climate Alliance (ICA)

ICA adalah jejaring nasional untuk membangun Indonesia yang berketahanan iklim. ICA didirikan pada tahun 2010 dan terdiri atas elemen lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, para praktisi serta pemerintah dan mitra pembangunan. ICA ditujukan untuk menjadi partner diskusi - dalam kaitan perannya di bidang advokasi kebijakan, bagi Indonesia dan mitra internasional dalam isu perubahan iklim. Disamping itu, ICA juga akan menjalankan perannya dalam menginisiasi kolaborasi aktif di bidang ketahanan perubahan iklim serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dari sumber daya para anggotanya. Badan Pengurus Transisi (Board) ICA terdiri atas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), ICLEI Indonesia, Mercy Corps Indonesia - ACCCRN Regional Network, Burung Indonesia, Institute for Essential Service Reform (IESR), CCROM-SEAP (Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pacific) IPB, The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) serta beberapa praktisi nasional. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://indonesiaclimatealliance.org/

 

Tim Komunikasi ICA

Dianing Sari, 085717005830

dianing.sari@kehati.or.id

 

Comments :