Deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi 19 Oktober 2015

Wilayah perairan laut Papua Barat yang juga dikenal dengan Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) adalah pusat keanekaragaman hayati laut, yang terletak di jantung segitiga karang. BLKB memiliki keragaman karang tertinggi di dunia, dengan lebih dari 1720 spesies ikan karang dan 600 karang scleractinia (sekitar 75% dari total yang ada dunia). Di BLKB juga terdapat habitat penting spesies laut yang terancam punah, termasuk penyu dan cetacea. Potensi daratan di Papua Barat juga tidak kalah menarik. Hutan yang masih alami menjadi tempat tinggal 657 burung, 191 jenis mamalia darat, 130 jenis katak, dan 151 jenis ikan air tawar.

Sebagai wilayah yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, Papua Barat tentunya tidak menginginkan kerusakan lingkungan yang terjadi diwilayah lain di Indonesia terjadi di tanah ini. Praktik pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar dilakukan secara bijak, hati-hati, tidak eksploitatif dan harus dapat memberikan keadilan sosial dan lingkungan secara terus menerus. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lestari. Pendeklarasian Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi ini akan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan pembangunan secara bijaksana dan berkelanjutan di Papua Barat.

Provinsi Konservasi merupakan inisiatif dari Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan yang menjadi modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Pendeklarasian Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi ini akan menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia bahkan di dunia, dan hal ini dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan pembangunan secara bijaksana dan berkelanjutan di Papua Barat.

Bentuk dari perwujudan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, saat ini sedang disusun regulasi (RANPERDASUS) sebagai dasar pengimplementasiannya di Provinsi Papua Barat yang disiapkan oleh Pokja Provinsi Konservasi. Pembentukan Pokja Provinsi Konservasi ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No.522.5/123/6/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Provinsi Konservasi Papua Barat. Adapun anggota dari kelompok kerja ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat, Universitas Negeri Papua, dan LSM (Conservation International, The Nature Conservancy, World Wildlife Fund).

Sebagai rangkaian dari acara perayaan Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-16, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mencanangkan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada tanggal 19 Oktober 2015. Selain itu, juga akan diresmikan Yayasan Kemitraan Jantung Konservasi Dunia, sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan pendanaan kegiatan konservasi alam di wilayah Bentang Laut Kepala Burung Papua, sehingga alam Papua Barat senantiasa terpelihara.

Dengan dideklarasikannya Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, maka nantinya pembangunan di Provinsi Papua Barat akan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Menjaga kesejahteraan generasi Provinsi Papua Barat di masa depan dengan melaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan adil sejak sekarang.
  2. Memastikan bahwa setiap rencana kegiatan/usaha yang memiliki potensi menghasilkan dampak lingkungan, wajib melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan.
  3. Melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam, dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan kearifan yang mereka miliki.
  4. Mempromosikan dan mendukung penyelenggaraan investasi dan industri yang menerapkan praktek-praktek ekonomi rendah karbon.
  5. Memastikan bahwa industri ekstraktif dan pembangunan skala besar menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan sungguh-sungguh.
  6. Memastikan bahwa kawasan lindung dan kawasan konservasi, serta kawasan lain yang memiliki keanekaragaman hayati dan nilai konservasi tinggi, benar-benar dilestarikan serta mewakili semua tipe ekosistem – termasuk dengan menetapkan no take zones di wilayah perairan Papua Barat.
  7. Memastikan bahwa mata pencaharian penduduk setempat di daerah pesisir, muara sungai, danau dan perairan lainnya dilindungi, diberdayakan dan dilestarikan.
  8. Melaksanakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu, dari hulu sampai hilir sungai, lintas wilayah pemerintah, dan lintas sektor, untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan bencana lainnya.
  9. Merehabilitasi dan merestorasi wilayah hutan dan perairan yang telah terdegradasi, serta mengoptimalkan upaya pemulihan lahan kritis dan perairan sesuai dengan fungsinya.
  10. Membangun dan memelihara kesadaran dan budaya konservasi di semua lapisan masyarakat, khususnya melalui pendidikan konservasi di semua jenjang dan jenis pendidikan.
  11. Memastikan bahwa setiap daerah perkotaan di Provinsi Papua Barat memiliki ruang terbuka hijau dan/atau hutan kota, serta areal bervegetasi lainnya, untuk memelihara mutu kehidupan yang baik bagi penduduk kota.
  12. Memastikan bahwa sampah dan limbah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri, tertangani dengan baik melalui pembangunan fasilitas yang memadai dan penegakan hukum yang konsisten, serta dikelola dengan prinsip-prinsip reduce, reuse dan recycle.

“Deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi ini adalah momentum bagi kita bersama untuk selalu menjaga dan mengelola sumber daya alam Papua Barat secara bijak dan berkelanjutan, sehingga senantiasa terpelihara untuk kehidupan kita pada saat ini maupun generasi yang akan datang,” kata Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O. Atururi.***

Comments :