Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia
oleh Rizal Algamar

Kita sedang menyongsong munculnya bentuk kapitalisme baru. Terdesak oleh kenyataan bahwa kemiskinan masih berlangsung di seluruh dunia serta perubahan iklim yang semakin cepat, pertumbuhan ekonomi hijau akan lebih selaras dengan lingkungan alam dan sosial. Indonesia dapat memilih untuk mengambil bagian dalam tren global ini atau semata menjadi penonton, atau bahkan yang lebih buruk, lagi-lagi tertinggal saat negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam terus melaju dengan kerangka kerja pertumbuhan ekonomi hijau.

Mungkin mengejutkan bagi beberapa pihak bahwa Indonesia, atau lebih tepatnya kepulauan yang kemudian menjadi Indonesia, memainkan peran utama dalam kelahiran kapitalisme ‘lama’. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda memberikan mandat kepada Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC) untuk mengatur perdagangan global rempah-rempah Maluku. VOC kemudian menjadi perusahaan pertama dalam sejarah dunia yang terdaftar di bursa saham. Inovasi ini menghasilkan tata kelola perusahaan berisiko kecil bagi VOC yang, ditambah kemampuan teknologi dan militernya, membuat perusahaan ini mampu memonopoli perdagangan rempah-rempah. Hal ini berujung pada penjajahan kepulauan dan pada akhirnya, kelahiran Indonesia.

ali mustofa_eng_730

Foto (c) Ali Mustofa/ TNC.

Pesan yang dapat ditarik dari cerita di atas adalah tata kelola dan institusi memiliki peran penting. Sumber daya alam memiliki daya tarik di seluruh dunia namun sebagian besar hanya menguntungkan negara-negara dengan institusi kapitalis yang lebih maju. Sekarang ini ceritanya masih sama karena Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan tuntutan perekonomian kapitalis global. Sebagai bagian tak terlepaskan dari perekonomian tersebut, kinerja ekonomi Indonesia selama ini relatif sukses. Indonesia telah mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang penting selama dasawarsa terakhir, kendati kondisi perekonomian dunia sedang sulit.

Namun demikian, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan dibayangi ancaman dampak beban lingkungan dan sosial. Indonesia dipengaruhi oleh tren lingkungan seperti perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan penggunaan lahan. Di bidang sosial, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan dasar, air, dan layanan sanitasi. Dapatkah model pertumbuhan alternatif menjawab seluruh tantangan ini dengan lebih baik?

Pertumbuhan Ekonomi Hijau bagi Indonesia

Laporan Brundtland yang diterbitkan Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 memperkenalkan konsep yang mendasari model pertumbuhan alternatif ini. Laporan tersebut terkenal karena mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gangguan perubahan iklim yang kian mendominasi membuat peralihan menuju model pertumbuhan ekonomi hijau semakin mendesak.

Garis besar kebijakan umum untuk pertumbuhan ekonomi hijau yang rendah karbon cukup jelas. Untuk Indonesia, ini meliputi:

  • Insentif dan instrumen fiskal (seperti pembayaran publik, pasar untuk penyerapan karbon dan lainnya), dilengkapi dengan pengurangan insentif ekonomi yang mendorong penggundulan hutan dan penangkapan ikan ilegal;
  • Kebijakan informasi yang membantu memastikan bahwa para pembuat keputusan dan masyarakat umum menyadari nilai beragam dari hutan, sumber daya laut, dan perikanan, yang ditingkatkan melalui cara-cara seperti skema sertifikasi;
  • Pilihan yang semakin beragam untuk pendanaan, termasuk pembayaran pribadi untuk layanan ekosistem, konsesi pajak, penutupan kerugian secara sukarela, dan lainnya;
  • Riset yang terus berlanjut untuk mengukur biaya kelambanan, meningkatkan pemahaman nilai alam guna mendukung pembangunan strategi inovatif untuk konservasi dan meningkatkan manfaat yang disediakan ekosistem;
  • Investasi yang makin bertambah dan dukungan politik yang terus berlanjut dari Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan bentang darat dan bentang laut yang produktif, menguntungkan, dan berkelanjutan, yang akan meningkatkan penyampaian layanan ekosistem;
  • Undang-undang baru, penegakan hukum yang lebih tegas, tata kelola yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas, pendekatan-pendekatan baru untuk masa jabatan di bidang kehutanan, sumber daya kelautan, dan perikanan, sebagai bagian dari keamanan dan ketahanan nasional.

Bagaimana bisnis kita, pemerintah (pusat dan daerah), dan pemimpin masyarakat dapat menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan ekonomi perubahan iklim? Ekonomi yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melindunginya dari ancaman lingkungan dan sosial.

Salah satu modelnya adalah mengambil strategi yang selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG), atau Tujuan Global, dari Perserikatan Bangsa-bangsa. Model ini memandang ancaman lingkungan dan sosial sebagai peluang bertumbuh dan berkembang untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemerintah kita akan mengubah ketentuan yang telah ada atau menciptakan ketentuan baru yang jelas serta selaras dengan SDG. Masyarakat Indonesia dapat memastikan bahwa bisnis dan pemerintah bertindak sesuai hukum atau dapat melobi untuk perubahan undang-undang dan praktik lokal yang gagal memberantas korupsi atau tidak memberikan perlindungan terhadap pihak yang terkena dampak perubahan cepat dan disruptif.

Bisnis dan SDG

Perusahaan-perusahaan dapat memasukkan SDG ke dalam strategi pertumbuhan inti, operasi rantai nilai, dan posisi kebijakan mereka. Contohnya, perusahaan anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) beralih dari pendekatan penggunaan tunggal ke pendekatan multiguna yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan kehutanan.

Pendekatan pengelolaan hutan multiguna (Multiple-use Forest Management – MFM) dapat dimanfaatkan untuk diversifikasi penggunaan hutan, memperluas dasar untuk mencapai produktivitas hutan, dan memungkinkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk berbagi manfaat hutan. Pendekatan ini juga dapat mengurangi konflik sosial dan degradasi hutan. Pada intinya, tujuan pendekatan ini adalah untuk menjaga ekosistem hutan yang rentan dan penting sambil tetap memenuhi permintaan produk hasil hutan yang terus meningkat.

Namun demikian, rezim kebijakan dan peraturan kehutanan yang saat ini berlaku di Indonesia, terutama terkait perizinan, masih sangat didasarkan pada pola pandang berorientasi proyek dengan penggunaan tunggal. Ini perlu berubah jika para pengelola hutan akan diberi kesempatan untuk mengoptimalkan produk dan layanan hutan potensial melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada proses.

APHI memiliki tujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memastikan praktik bisnis anggotanya mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam meningkatkan nilai keberlanjutan hutan dan mendorong pengembangan daya saing industri. Saat ini, ada 451 bisnis dari 23 kota di Indonesia yang tercatat sebagai anggota, terdiri dari berbagai perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

APHI telah mulai mendorong fokus keanggotaannya dari pengelolaan hutan penggunaan tunggal ke multiguna, seperti yang digambarkan ilustrasi berikut:
 

people_730

Foto (c) TNC.

Pendekatan Terpadu Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Komponen kunci dari pertumbuhan ekonomi hijau adalah pendekatan banyak pemangku kepentingan. Contoh yang bagus untuk pendekatan semacam ini adalah Perjanjian Pertumbuhan Ekonomi Hijau Kalimantan Timur. Perjanjian ini berfokus pada dua target yang saling berkaitan:

  • Mengurangi deforestasi sampai minimal 80% pada tahun 2025 dan memulihkan cukup banyak hutan untuk mengganti deforestasi yang masih berlangsung; dan
  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% sekaligus mengurangi emisi hingga 1.000 ton CO2 per Produk Domestik Bruto senilai 1 juta dolar Amerika pada tahun 2030.

Pada COP 21 di Paris, Kalimantan Timur mempresentasikan visinya untuk lintasan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Visi ini mencakup kebijakan Satu Peta dari Pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola wilayah hutan dan sengketa penggunaan lahan, komitmen sektor swasta, pembangunan koridor orang utan seluas 265.000 hektar di Hutan Wehea, kemajuan yang dicapai oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan di mana konsesi pengelolaan hutan kini beralih ke model yang berkelanjutan, model yurisdiksi untuk pengembangan rendah karbon di Berau, Kutai Barat, dan model pertumbuhan hijau di desa. Kalimantan Timur sedang bersiap-siap menjadi teladan untuk menunjukkan manfaat aksi pembangunan berkelanjutan yang terpadu dalam semua sektor ekonomi (umum dan swasta).

Jalur Pembangunan Alternatif

Strategi ekonomi yang ada saat ini tidak berkelanjutan. Ketergantungan yang terus-menerus pada pertanian akan menghasilkan lebih banyak deforestasi dan emisi tinggi. Masa depan yang mengandalkan manufaktur hanya akan menggantikan emisi tinggi dari deforestasi dengan emisi tinggi dari bahan bakar fosil. Dalam skenario yang lebih buruk, keduanya masih akan terus menghasilkan kerusakan. Itu akan membuat kita semakin sulit memenuhi komitmen global yang ditandatangani dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi.

hudoq_chris djoka_730

Foto (c) Chris Djoka/ TNC.

Namun ada peluang untuk menjelajahi jalur pembangunan alternatif yang sejalan dengan SDG. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini dapat mengubah pola pandang kita terhadap tantangan lingkungan dan sosial menjadi peluang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kita dapat melakukan hal ini dengan dua cara. Cara pertama dengan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan inovasi bisnis melalui insentif ekonomi. Cara kedua dengan menghentikan perluasan deforestasi yang menghasilkan karbon dengan meningkatkan produktivitas dan hasil panen per hektar dari lahan yang sudah digarap.

Cara-cara seperti ini hanya akan berhasil jika pemerintah, terutama kementerian koordinator bidang perekonomian dapat mengajak kementerian terkait lainnya untuk bekerja sama meraih tujuan bersama yaitu kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan untuk kebaikan bersama. Bagaimanapun juga, tata cara dan institusi memang berperan penting.

Unduh blog ini di sini

 

Comments :